Identifikasi Negara Myanmar
Nama resm : Pyidaungzu Myanma
Naingngandaw
Ibukota : Yangoon/Rangoon
Luas wilayah : ± 678.500 km²
Jumlah penduduk : ± 42.720.200 (2004)
Kepadatan : ± 63 jiwa/km²
Agama : Mayoritas Buddha (85%), selebihnya Islam, Kristen, Hindu, dan Animisme
Suku bangsa : Birma (mayoritas), Karen, Shan,
Rakhine, Cina, dan India
Mata uang : Kyat
Bahasa :
Birma
Lagu kebangsaan : Gba Majay Bma
Kemerdekaan : 4 Januari 1948 (dari kekuasaan
Inggris)
Sistem ekomoni Negara
Myanmar
Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada
kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola
perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar
gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap control harga resmi sejak
tahun1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi
asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam
kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia).
Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah merubah Burma
kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat.
Sebuah program
pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian,
yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk
menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor
manufaktur, dan keterhantungan pada impor Myanmar , negara bersumber haria
tinggi, menderita control ketat dari pemerintah kebijakan ekomoni yang tidak
efisien, dan kemiskinan rural. Junta (aktivis Myanmar) mengambil
langkah-langkah pada awal 1990an untuk membebaskan ekonomi setelah
berdekadedekade mengalami kegagalan di bawah “Burmese Way to Socialism,” tapi
usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar
tidak memiliki stabilitas moneter ataupun fiscal, Akibatnya ketidakseimbangan
kondisi makroekonomi termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak
sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas.
Sebagian besar bantuan pembangunan tertahan setelah Junta
mulai menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan menolak menerima hasil pemilihan
legilatif tahun 1990. Sebagai respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003
terhadap Aung San Suu Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru
terhadap Myanmar termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan memberikan
pelayanan financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga
memperlambat arus nilai tukar asing. Sector yang paling produktif hanya di
industri ekstaktif, khususnya minyak dan gas, penambangan dan kayu mentahArea
lain, seperti pabrik dan lain-lain.
