Kondisi Ekonomi

Identifikasi Negara Myanmar
Nama resm : Pyidaungzu Myanma
Naingngandaw
Ibukota : Yangoon/Rangoon
Luas wilayah : ± 678.500 km²
Jumlah penduduk : ± 42.720.200 (2004)
Kepadatan : ± 63 jiwa/km²
Agama : Mayoritas Buddha (85%), selebihnya Islam, Kristen, Hindu, dan Animisme
Suku bangsa : Birma (mayoritas), Karen, Shan, Rakhine, Cina, dan India
Mata uang : Kyat
Bahasa : Birma                  
Lagu kebangsaan : Gba Majay Bma
Kemerdekaan : 4 Januari 1948 (dari kekuasaan Inggris)

Sistem ekomoni Negara Myanmar

Ekonomi Burma berbasis pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket  terhadap control harga resmi sejak tahun1989, SPDC kebijakan ekonomi pasar terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas (oleh perusahaan-perusahaan Barat), dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan (oleh perusahaan-perusahaan Asia). Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Cina telah merubah Burma kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat.

 Sebuah program pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang menyumbang sekitar 60% dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk menanam tanaman pangan bukan poppies. Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan keterhantungan pada impor Myanmar , negara bersumber haria tinggi, menderita control ketat dari pemerintah kebijakan ekomoni yang tidak efisien, dan kemiskinan rural. Junta (aktivis Myanmar) mengambil langkah-langkah pada awal 1990an untuk membebaskan ekonomi setelah berdekadedekade mengalami kegagalan di bawah “Burmese Way to Socialism,” tapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilitas moneter ataupun fiscal, Akibatnya ketidakseimbangan kondisi makroekonomi termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kyat Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas.

Sebagian besar bantuan pembangunan tertahan setelah Junta mulai menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan menolak menerima hasil pemilihan legilatif tahun 1990. Sebagai respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan memberikan pelayanan financial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat arus nilai tukar asing. Sector yang paling produktif hanya di industri ekstaktif, khususnya minyak dan gas, penambangan dan kayu mentahArea lain, seperti pabrik dan lain-lain.