Halaman

Powered By Blogger
**All content is my made

Lembaga Pegadaian

Pengertian Pegadaian
Pengertian Perusahaan Umum Pegadaian di Indonesia adalah sebagai berikut :
Perusahaan umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang mempunyai izin secara resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti di maksud dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 di atas




3    Kegiatan Usaha Pegadaian
Perum Pegadaian mempunyai kegiatan usaha diantaranya sebagai berikut :
a.                   Penghimpunan Dana
Dana yang diperoleh oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :
§  Pinjaman jangka pendek dari Perbankan
§  Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya
§  Penerbitan obligasi
§  Modal sendiri
b.                  Penggunaan Dana
Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut ini :
§  Uang kas dan dana likuid lain
§  Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris.
§  Pendanaan kegiatan operasional
§  Penyaluran dana
Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50 % dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.

§  Investasi lain
Kelebihan dana atau idle fund, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun penyaluran dana belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanam dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namum penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian.
c.                   Produk dan Jasa Perum Pegadaian
Produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada masyarakat meliputi sebagai berikut :
-          Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai
-          Penaksiran nilai barang
Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, Perum Pegadaian juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.
-                Penitipan barang
Jasa lainnya yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian adalah penitipan barang. Masyarakat menitipkan barang di Pegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.
-          Jasa lainnya



Pemberian Pinjaman:
Penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SK. Direksi Nomor: 020/OP.1.0021/2001 tentang perubahan tarif sewa modal adalah sebagai berikut:
a.       Golongan A
Jumlah pinjaman antara Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 40.000,00 adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).
b.      Golongan B
Jumlah pinjaman antara Rp.40.500,00 sampai dengan Rp. 150.000,00 adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan B. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).
c.       Golongan C
Jumlah pinjaman antara Rp.151.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan C. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).
d.      Golongan D
Jumlah pinjaman antara Rp.510.000,00 sampai dengan tidak terbatas adalah masuk dalam kategori Syarat Bukti Kredit Golongan D. sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari (empat bulan).
Nasabah harus membayar pinjaman disertai dengan sewa modal yang besarnya sangat bervariasi. Hal ini disebabkan karena tinggi rendahnya suku bunga tersebut disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman yang diberikan. Adapun mengenai rincian besarnya bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah sebagi berikut :
a)      Untuk kredit golongan A, besarnya bunga 1,25 %, dengan maksimum sebesar 10% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 10%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau selama 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 10% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,00 sampai dengan Rp. 400,00.
b)      Untuk kredit golongan B, besarnya bunga 1,5 %, dengan maksimum sebesar 12% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 12%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau selama 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 12% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 1.000,00 sampai dengan Rp. 2.000,00.
c)      Untuk kredit golongan C, besarnya bunga 1,75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau selama 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 5.000,00 sampai dengan Rp. 12.000,00.
d)     Untuk kredit golongan D, besarnya bunga 1,75 %, dengan maksimum sebesar 14% dan sewa modal yang diperhitungkan minimum lakunya lelang adalah 14%. Sedangkan nasabah harus membayarkan sewa modal tersebut setiap 15 hari sekali, dengan batas waktu kredit selama 120 hari atau selama 4 bulan. Sedangkan keseluruhan bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah sampai jatuh tempo adalah 14% dan nasabah masih harus membayar uang asuransi antara Rp. 200,00 sampai dengan Rp. 400,00 dan nasabah harus membayar uang asuransi sebesar 0,5% x Uang pinjaman minimum sampai dengan Rp. 25.000,00.


Sedangkan prosedur mendapatkan dana pinjaman dari Perum Pegadaian adalah sebagai berkut :
a)      Calon nasabah datang langsung ke loket penaksiran dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
b)      Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh nasabah. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Perum Pegadaian secara sengaja mengambil kebijakan ini guna mencegah munculnya kerugian.
c)      Selanjutnya, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.



Jenis-Jenis Barang Yang Dapat Digadaikan:
Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di Pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi :
1.      Barang Perhiasan
Perhiasaan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia.
2.      Kendaraan
Mobil, sepeda motor, sepeda, becak, bajaj,dll
3.      Barang elektronik
Kamera, lemari es, Freezer, Radio, Tape Recorder, Video Player, Televisi, Komputer, Laptop, Handphone,dll
4.      Barang Rumah Tangga
Perlengkapan dapur, peralatan makan,dll
5.      Mesin-Mesin
Mesin jahit, mesin kapal motor
6.      Tekstil
Berupa pakaian, permadani atau kain batik/sarung
7.      Baran lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian
Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di Perum Pegadaian, perlunya meminimalkan risiko yang ditanggung Perum Pegadaian, serta memperhatikan peraturan yang berlaku.
 Maka Barang – barang yang tidak dapat digadaikan antara lain :
1.      Binatang Ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.
2.      Hasil Bumi, karena mudah busuk atau rusak
3.      Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimilki oleh pegadaian.
4.      Barang yang cepat rusak, busuk atau susut
5.      Barang yang amat kotor
6.      Kendaraan yang sangat besar
7.      Barang-barang seni yang sulit ditaksir
8.      Barang yang sangat mudah terbakar
9.      Senjata api, amunisi dan mesiu
10.  Barang yang disewabelikan
11.  Barang milik pemerintah
12.  Barang illegal


Penaksiran:
Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan penentuan harga pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir.
Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut :
  1. Barang Kantong
a.       Emas
o   Petugas penaksir melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat
o   Petugas Penaksir melakukan pengujian karatase dan berat
o   Petugas menaksir melakukan nilai taksiran
b.      Permata
o   Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
o   Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata
o   Petugas penaksir melakukan nilai taksiran
  1. Barang Gudang (mobil, mesin, barang elektonik, tekstil dll)
o   Petugas penaksir melihat harga pasar setempat (HPS) dari barang.
    • Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
o   Petugas penaksir menentukan nilai taksiran
Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu.





“Kebebasan mengeluarkan pendapat saat masa Reformasi

Pengertian dari reformasi:
perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dl suatu masyarakat atau negara;
-- ekonomi perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi dl suatu masyarakat atau negara: perdana menteri yg baru telah menyapu kalangan oposisi dan memberikan serangan telak dng -- ekonomi; -- hukum perubahan secara drastis untuk perbaikan dl bidang hukum dl suatu masyarakat atau negara; -- politik perubahan secara drastis untuk perbaikan dl bidang politik dl suatu masyarakat atau negara
A. BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU
Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, harus diakui sebagai suatu prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Di tambah dengan meningkatnya sarana dan prasarana fisik infrastruktur yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Namun, keberhasilan ekonomi maupun infrastruktur Orde Baru kurang diimbangi dengan pembangunan mental ( character building ) para pelaksana pemerintahan (birokrat), aparat keamanan maupun pelaku ekonomi (pengusaha / konglomerat). Kalimaksnya, pada pertengahan tahun 1997, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sudah menjadi budaya (bagi penguasa, aparat dan penguasa)
Faktor Penyebab Munculnya Reformasi
Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

1. Krisis Politik
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).
Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.

Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :
  • UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
  • UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR
  • UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
  • UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
  • UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mampu menghapuskan kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Kondisi dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa.
Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden.
Dalam Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang dating dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.

2. Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar dapat mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sebenarnya.

3. Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata usaha yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan begitu saja.
Krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional.

Memasuki tahun anggaran 1998 / 1999, krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lainnya. Kondisi perekonomian semakin memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat. Untuk mengatasi kesulitan moneter, pemerintah meminta bantuan IMF. Namun, kucuran dana dari IMF yang sangat di harapkan oleh pemerintah belum terelisasi, walaupun pada 15 januari 1998 Indonesia telah menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan IMF.
Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar negeri.

Utang Luar Negeri Indonesia, Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat.

Akibat dari utang-utang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tidak mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah.
Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta.
Pelaksanaan politik sentralisasi yang sangat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari sebagian besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga dapat dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasal dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah.

4. Krisis Kepercayaan
Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan.
Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan tidak merakyat.

Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa lewat demonstrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.
Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang pembentukan Dewan Reformasi, melakukan perubahan kabinet, segera melakukan Pemilihan Umum dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.
Dalam perkembangannya, upaya pembentukan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tidak dapat dilakukan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana Negara.

Jadi menurut saya menanggapi dari era keterbukaan dalam suatu informasi yaitu tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh pakar-pakar, LSM,Media Masa, dan demo yang menjadi konsumsi  kita sehari-hari yang dapat membuat masyarakat awam bingung menanggapinya, tentunya saya sangat setuju dengan pernyataan diatas dikarenakan pemberitaan yang dihadirkan oleh sejumlah media belakangan ini di rasa bisa membuat pihak yang di beritakan atau yang menjadi objek dari suatu pemberitaan menjadi kehilangan suatu hak privasi, dalam kata lain mereka para objek pemberitaan tak jarang di jadikan suatu kambing hitam dari sejumlah media yang terus-menerus memberitakan hal-hal negative saja. Dampak dari pemberitaan negative tentu tidak hanya berimbas pada sang objek saja, melainkan juga yang menikmati pemberitaan itu juga turut terbawa secara tidak langsung dari sebuah pemberitaan yang dianggap negative, terlebih bagi masyarakat yang mengetahui informasi tersebut dari sebuah media tanpa pernah mengetahui apa yang sesungguhnya dialami oleh objek(artis atau public figur) ikut memberikan tanggapan beragam pula, sebagian ada yang memberikan semangat kepada si korban dari informasi yang kurang tepat, adapula yang ingin menjatuhkan nama baik si objek tersebut.
Menurut saya seharusnya Para Pelaku Media baik cetak, elektronik dapat memberikan ruang hak pribadi bagi si calon objek yang akan menjadi sebuah pemberitaan, dan semestinya pemberitaan yang ada itu bukan hanya menyingkap sisi negative dan keburukan dari seseorang saja, lebih dari itu adalah dengan memberikan suatu solusi atau bahkan jalan keluar bagi seseorang yang benar-benar melakukan hal negative di masyarakat. Tidak hanya itu saja, diharapkan para awak media dapat menyajikan informasi yang tak sekadar menghibur belaka, melainkan juga mendidik ,


Sumber:
http://www.artikata.com/arti-347280-reformasi.html

Sistem Ekonomi



SISTEM EKONOMI
v KAPITALIS->
Pengertian=Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme).
Kebaikan-kebaikan sistem ekonomi Kapitalis

  • Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.
  • Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.
  • Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.
Kelemahan-kelemahan sistem ekonomi Kapitalis
  • Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.
  • Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).
CONTOH NEGARA: Amerika dan Eropa


v CAMPURAN->
Pengertian: Sistem ekonomi campuran merupakan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat, dimana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.
kelebihan :ekonomi disusun dengan asas kekeluargaan
bahan2 pokok sperti air,SDA dipakai negara untuk masyarakat
warga punya kebebasan untuk memilih pekerjaan yg dikehendaki

kekurangan : sistem terpusat,mematikan potensi,kreasi, inisiatif warga
sistem free fight liberalism (persaingan bebas yang menghancurkan)
Contoh Negara: Jepang, Singapura, Indonesia termasuk 
negara-negara Islam. 

v SOSIALIS->
Pengertian =Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah.
Kelebihan: Adapun kebaikan-kebaikan dari Sistem Ekonomi Sosialis adalah
1) Disediakannya kebutuhan pokok
Setiap warga Negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minuman, pakaian, rumah, kemudahan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan Negara.
2) Didasarkan perencanaan Negara
Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan Negara Yang sempurna, diantara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam System Ekonomi Kapitalis tidak akan terjadi.
3) Produksi dikelola oleh Negara
Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh Negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan Negara.
Kelemahan:
1)    Sulit melakukan transaksi
2)    Membatasi kebebasan
3)    Mengabaikan pendidikan moral
Contoh Negara:Perancis


v PANCASILA->
Pengertian: seperangkat alat-alat yang sudah baku dimana pengambil keputusan atas barang-barang ekonomi dan nonekonomi diharapkan membuat keputusannya berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Kelebihan: Secara ringkas, tumbuh-kembang pemikiran Ekonomi Pancasilatidak pernah meninggalkan perjalanan sejarahnya, dan mengikuti suatu proses pemahaman akan fenomena ekonomi di Indonesia, yang pada gilirannya akan menghasilkan, memperbaiki, dan melengkapi struktur analitik dari Ekonomi Pancasila dengan cara beruntun tanpa akhir.
Kelemahan:
Contoh Negara:hanya indonesia

v TRADISIONAL ->
Pengertian: yang diterapkan masyarakat jaman dahulu, dimana ketika itu, belum adanya perkembangan teknologi, dan manusia masih mengandalkan hidup nya pada sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri. Sistem ekonomi ini lebih mengutamakan kepentingan bersama, jadi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat saling membantu dengan menggunakan sistem barter.
Kelebihan: Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu sangat erat; Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul; Tidak individualistis.
Kelemahan:
 -Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah
-Mutu barang hasil produksi masih rendah
Contoh yg menganut:beberapa daerah pelosok, seperti suku badui dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari - hari
v PASAR/liberal->
Pengertian: bergantung pada kapitalisme dan perusahaan swasta untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu).
Kelebihan:
-barang yg dihasilakan biasanya bermutu tinggi
-adany kreatifitas yang sangat tinggi
Kelemahan:
a. Terjadi kesenjangan sosial
b. Menimbulkan sikap egois / mementingkan diri sendiri
c. Terjadi monopoli, yaitu pengusaan bagi yang modalnya kuat
d. Terjadi penindasan bagi yang lemah oleh yang kuat
-e.Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan


v  KOMUNIS
Pengertian=Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.
Kelebihan:-tidak adanya kesenjangan diantara masyarat
Kelemahan:kurangnya daya kreatifitas
Contoh Negara: Rusia, China, Korea Utara dan sebagian 
negara-negara Eropa Timur

Sundaland = Benua Atlantis yang Hilang


MENARIK sekali artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, Ph.D., di harian ini Senin, 2 Oktober 2006 tentang mitos Benua Atlantis yang ternyata adalah Indonesia. Tulisannya mengutip sebuah buku keluaran tahun 2005 karya seorang Brasil Profesor Arysio Nunes dos Santos berjudul “Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato’s Lost Civilization”.
Terus terang, saya sama sekali belum pernah membaca buku itu. Tetapi, penelusuran melalui dunia maya menemukan satu promosi penerbitan buku tersebut dengan gambar sampul buku yang sangat menarik dan provokatif. Sampul buku itu menampilkan Kepulauan Indonesia bagian barat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang pernah dikenal sebagai Kepulauan Sunda Besar, terdiri dari Pulau Sumatra, Jawa dan Kalimantan yang dipersatukan oleh paparan luas yang dikenal sebagai Paparan Sunda.
Jadi Paparan Sunda, atau ketika laut surut pada Kala Pleistosen Akhir menjadi daratan luas disebut dalam dunia ilmiah Geologi internasional sebagai Sundaland, adalah Benua Atlantis yang hilang menurut Profesor Santos? Sungguh membanggakan! Wajar jika kesimpulan Profesor Priyatna diakhir tulisannya bahwa Indonesia yang dianggap sebagai ahli waris Atlantis, harus membuat kita bersyukur, tidak rendah diri di dalam pergaulan internasional, sebab Atlantis pada masanya ialah pusat peradaban dunia (”PR”, 2 Oktober 2006).
Namun banyak ganjalan yang sangat mengganggu dengan pendapat Profesor Santos yang melambungkan nama Indonesia, atau tepatnya Sundaland, sebagai Benua Atlantis yang hilang itu. Ganjalan-ganjalan yang berkecamuk dalam pikiran saya akhirnya membawa kepada beberapa situs internet tentang Atlantis. Lalu, mouse komputer saya terdampar pada sumber awal munculnya mitos Atlantis itu, yaitu dialog Timaeus dan Critias, yang ditulis oleh Plato.
Cerita Critias
Mitos Atlantis muncul ketika mahaguru Socrates berdialog dengan ketiga muridnya; Timaeus, Critias dan Hermocrates. Critias menuturkan kepada Socartes di hadapan Timaeus dan Hermocrates cerita tentang sebuah negeri dengan peradaban tinggi yang kemudian ditenggelamkan oleh Dewa Zeus karena penduduknya yang dianggap pendosa. Critias mengaku ceritanya adalah true story, sebagai pantun turun temurun dari kakek buyut Critias sendiri yang juga bernama Critias.
Critias, si kakek buyut, mengetahui tentang Atlantis dari seorang Yunani bernama Solon. Solon sendiri dikuliahi tentang Atlantis oleh seorang pendeta Mesir, ketika ia mengunjungi Kota Sais di delta Sungai Nil. Bayangkan cerita lisan turun temurun yang mungkin banyak terjadi distorsi ketika Critias, si cicit, menceritakan kembali kepada Socrates, sebelum ditulis oleh Plato.
Di luar dari distorsi yang mungkin terjadi, tulisan tentang dialog Socrates, Timaeus dan Critias tentang Atlantis yang ditulis Plato adalah sumber tertulis yang menjadi referensi utama. Dari dialog itulah tergambar suatu negeri yang makmur, gemah ripah loh jinawi yang bernama Atlantis. Letak negeri berada di depan selat yang diapit Pilar-pilar Hercules (the Pillars of Heracles).
Negeri itu lebih besar dari gabungan Libia dan Asia. Terdapat jalan ke pulau-pulau lain di mana dari tempat ini akan ditemui sisi lain negeri yang dikelilingi oleh lautan sejati. Laut ini yang berada pada Selat Heracles hanyalah satu-satunya pelabuhan dengan gerbang sempit. Tetapi laut yang lain adalah samudera luas di mana benua yang mengelilinginya adalah benua tanpa batas.
Di Atlantis inilah terdapat kerajaan besar yang menguasai seluruh pulau dan daerah sekitarnya, termasuk Libia, kolom-kolom Heracles, sampai sejauh Mesir, dan di Eropa sampai sejauh Tyrrhenia. Lalu terjadilah gempa bumi dan banjir yang melanda negeri itu. Dalam hanya satu hari satu malam, seluruh penghuninya ditenggelamkan ke dalam bumi, dan Atlantis menghilang ditelan laut.
Cerita tragis yang memunculkan mitos Atlantis itu, bila kita cermati memang akan mengarah secara geografis di sekitar Laut Tengah (Mediterania). Selain nama-nama Libia, Mesir, Eropa dan Tyrrhenia, disebut pula selat dengan pilar-pilar Hercules yang tidak lain adalah Selat Gibraltar (atau dalam bahasa Arab, Selat Jabaltarik), selat di Laut Tengah antara Eropa dan Afrika yang merupakan gerbang ke Samudera Atlantik. Apakah betul Atlantis sebuah benua yang lebih besar dari gabungan Libia dan Asia? Pendapat ini ditentang juga sebagai salah terjemah kata Yunani meson (lebih besar) dengan kata mezon (di antara).
Sundaland
Memang betul, konotasi Atlantis tidak harus mengacu kepada Samudera Atlantik. Tetapi berdasarkan lingkungan kesejarahan dan geografis, para ahli akhirnya berkonsentrasi mencari Atlantis di sekitar Laut Tengah, antara Libia dan Turki yang dikenal sebagai Asia pada waktu itu. Sebelum Profesor Santos berargumen bahwa Atlantis adalah Sundaland, pendapat yang paling banyak diterima adalah bahwa negeri itu ada di tengah-tengah Samudera Atlantis sendiri, yaitu di Kepulauan Azores milik Portugal yang berada 1.500 km sebelah barat pantai Portugal. Tidak ada bukti arkeologis yang mengukuhkan pendapat ini.
Tempat yang paling meyakinkan sebagai Atlantis adalah Pulau Thera di Laut Aegea, sebelah timur Laut Tengah. Pulau Thera yang dikenal pula sebagai Santorini adalah pulau gunung api yang terletak di sebelah utara Pulau Kreta. Sekira 1.500 SM, sebuah letusan dahsyat gunung api ini mengubur dan menenggelamkan kebudayaan Minoan. Hasil galian arkeologis memang menunjukkan bahwa kebudayaan Minoan merupakan kebudayaan yang sangat maju di Eropa pada zamannya.
Pendapat Profesor Santos bahwa Atlantis adalah Sundaland atau Indonesia mempunyai banyak kelemahan. Pertama, tidak terdeskripsi dari cerita Solon melalui Critias bahwa Atlantis berada wilayah tropis. Kedua, deskripsi geografis di sekitar benua mitos itu mengarah semua ke Mediterania. Saya tidak tahu, lokasi mana yang ditunjuk Profesor Santos dalam bukunya sebagai selat dengan pilar-pilar Hercules.
Tetapi ia (melalui tulisan Profesor Priyatna ”PR” 2 Oktober 2006), berargumen bahwa pada masa lalu itu Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatra, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia (yang sekarang) sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung api aktif dan dikelilingi oleh samudera yang menyatu bernama Orientale, terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Ketiga, Profesor Santos mengarahkan bingkai waktu Atlantis pada zaman es kala waktu Pleistosen. Zaman es terakhir (Wurm) terjadi pada maksimum 18.000 tahun yang lalu. Saat itu, tutupan es di kutub-kutub Bumi meluas hingga lintang 60 derajat, dan air laut di khatulistiwa surut tajam. Di Kepulauan Indonesia, sebuah pendapat mengatakan bahwa air laut surut hingga minus 140 m dari muka air laut sekarang. Maka, perairan Laut Jawa, Selat Karimata dan Laut Cina Selatan yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 100 m, berubah menjadi daratan. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Sundaland.
Setelah 18.000 tahun yang lalu, permukaan laut mulai naik seiring dengan masuknya zaman antar-es. Muka air laut naik terus hingga sekitar 5 m di atas muka laut sekarang pada sekira 5.000 tahun yang lalu, sebelum turun kembali hingga pada posisinya sekarang. Artinya, penenggelaman Sundaland akan berjalan sangat pelan (evolutif), memakan waktu 13.000 tahun. Padahal menurut cerita Critias, Atlantis tenggelam hanya dalam satu hari satu malam!
Keempat, kebudayaan Indonesia pada Pleistosen Akhir, bahkan hingga awal Holosen (11.000 tahun yang lalu) masih budaya pengumpul hasil hutan dan berburu. Peralatannya adalah kayu, bambu dan batu, dengan rekayasa sangat sederhana. Mereka tinggal di gua-gua atau teras sungai dengan tempat bernaung dari ranting kayu dan dedaunan. Tidak ada pendapat satu pun yang menggolongkan budaya Paleolitik seperti itu sebagai budaya yang dianggap maju dan tinggi dalam pengertian yang sepadan ketika Plato menuliskan bukunya.
Sekali lagi, saya belum membaca buku Profesor Santos itu. Tetapi dari paparan tulisan Prof. Priyatna, dengan sedikitnya keempat argumen di atas, anggapan bahwa Indonesia (Sundaland) adalah Atlantis sulit untuk dapat diterima. Tentu saja walaupun tulisan ini membantah Indonesia sebagai Atlantis, kita harus tetap sangat bangga dengan Sundaland di Indonesia, karena dari ilmu-ilmu geologi, arkeologi, geografi, biogeografi, linguistik dan lain-lain, kawasan Sundaland diakui kepentingannya secara internasional. Dengan fakta-fakta ilmiah itu, seperti pendapat Profesor Priyatna Abdurrasyid, membuat kita harus bersyukur dan tidak rendah diri di dalam pergaulan internasional, sebab Indonesia dengan Sundaland-nya, sekalipun akan terbantah bukan Atlantis, adalah kekayaan intelektual yang tetap diakui secara internasional.

Sumber:
http://blog.fitb.itb.ac.id/BBrahmantyo/?p=42

please take to the play :))

It's My Life(Sample)

Andaikan malam dapat tetap menghangatkan aku disini..

Mungkin aku takan pernah mencoba untuk mencari kembali..

Dan bila waktu yang ada di bumi dapat ku genggam ..

Kan ku hadirkan keindahan rasa yang tak pernah di bayangkan ..

Perlahan kelam kan bergantikan sebuah asa yang telah terhujam ..

Aku kan tetap terus menantikan bertumbuhnya SATU RASA dalam penantianku ini..

Example in my mind :')
(BY :RXID)
all in this blog by:Christian Ivandaru Sabtiadi. Diberdayakan oleh Blogger.