Metabolisme adalah suatu proses di mana tubuh mengubah makanan dan
minuman menjadi energi untuk melakukan aktivitas. Apabila metabolisme
tubuh kita lancar, maka pembakaran kalori dalam tubuh juga akan lancar.
Tetapi, bila proses metabolisme kita lambat, pembakaran kalori dalam
tubuh kita juga akan menjadi lambat.
Banyak hal yang membuat
proses metabolisme di dalam tubuh menjadi lebih lambat seperti usia,
jenis kelamin, berat badan, asupan gizi dan lain-lain. Tetapi ada
penyebab lain yang mungkin jarang diketahui. Berikut adalah
penjabarannya, seperti dikutip symptomfind :
1. Menghindari kafein
Kafein adalah stimulan yang dapat meningkatkan tingkat metabolisme tubuh. Menurut sebuah riset yang dipublikasikan dalam International Journal of Obesity,
konsumsi kafein dapat menaikkan tingkat metabolisme tubuh 4-5 persen,
asalkan dikonsumsi dengan jumlah yang benar. Namun, penting untuk tidak
mengonsumsinya secara berlebihan, karena dapat berdampak negatif pada
tubuh Anda.
2. Tidak minum susu
Sebuah riset menunjukkan bahwa kekurangan kalsium telah dikaitkan dengan
melambatnya proses metabolisme di dalam tubuh. Penelitian juga
menunjukkan bahwa konsumsi produk susu rendah lemak atau bebas lemak
akan mengurangi jumlah penyerapan lemak yang berasal dari makanan lain.
Jika memungkinkan, Anda dapat mengonsumsi yogurt saat sarapan atau jam
makan siang untuk memenuhi kebutuhan kalsium.
3. Melewatkan waktu makan
Melewatkan waktu makan dengan alasan ingin langsing, sesungguhnya dapat
menyebabkan proses metabolisme di dalam tubuh menjadi lebih lambat.
Mengapa? Karena, tubuh membutuhkan sejumlah kalori setiap harinya untuk
mendukung fungsi dari kerja tubuh. Jadi, jika asupan kalori terlalu
rendah, maka tubuh akan mencari sumber bahan makanan lain dan biasanya
mereka mengambilnya dari jaringan otot.
4. Terlalu banyak konsumsi alkohol
Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Dr Mauro Di Pasquale pada
BodyBuilding.com, disebutkan bahwa alkohol dapat memperlambat
metabolisme hingga 73 persen, bahkan beberapa jam setelah Anda selesai
mengonsumsi alkohol. Beberapa riset memang menunjukkan bahwa minum satu
gelas alkohol memiliki beberapa manfaat kesehatan, tetapi lebih dari itu
harus dihindari.
5. Rendah asupan vitamin D
Vitamin D telah lama dikenal sebagai vitamin "sinar matahari" dan
sangat penting dalam membantu proses penyerapan kalsium. Menghabiskan
waktu beberapa menit di bawah sinar matahari tanpa tabir surya dapat
memberikan Anda dosis yang baik dari vitamin D, seperti mendapat satu
porsi ikan tuna, segelas susu atau sereal. Tetapi ingat, Anda tidak
boleh menghabiskan waktu terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari
tanpa perlindungan untuk menghindari sengatan matahari dan kanker kulit.
6. Massa otot rendah
Fakta ilmiah menyebutkan bahwa otot menggunakan lebih banyak energi
ketimbang lemak. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki massa otot
lebih besar, umumnya cenderung memiliki tingkat metabolisme yang lebih
cepat. Jadi, dengan melakukan latihan beban, tingkat metabolisme juga
akan semakin meningkat. Sebagai bonus tambahan, latihan beban juga akan
membantu meningkatkan kepadatan tulang Anda.
7. Kekurangan zat besi
Besi adalah nutrisi penting yang diperlukan tubuh untuk membawa oksigen
ke otot untuk membantu membakar lemak. Namun banyak orang kekurangan
zat besi, terutama pada kaum perempuan yang secara rutin mengalami
periode bulanan (menstruasi). Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang
menjadi cepat merasa lelah, lemas disamping juga akan memperlambat
metabolisme. Namun, besi dapat dengan mudah Anda temukan dalam makanan
seperti daging dan sayuran berdaun hijau seperti bayam.
8. Kekurangan protein
Selain zat besi, protein juga memiliki peran vital untuk menjaga
kesehatan otot. Protein dapat meningkatkan metabolisme hingga 35 persen.
Oleh karena itu, pastikan agar setiap makanan yang Anda konsumsi
mengandung beberapa jenis protein.
9. Diabetes tipe 2
Meskipun hubungannya belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa
penelitian telah menunjukkan bahwa seseorang dengan diabetes tipe 2
cenderung memiliki tingkat metabolisme lebih lambat ketimbang mereka
yang tidak mengidap diabetes tipe 2.
Sumber:
http://health.kompas.com
10 Jurus Hadapi Serangga Tomcat
Menurut data Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian
Kesehatan RI, jumlah pasien yang menderita luka akibat kontak dengan
serangga Tomcat hingga Senin (19/3/2012) mencapai 48 orang.
Dirjen P2PL Prof dr Tjandra Yoga Aditama dalam keterangan persnya Selasa (20/3/2012) menyebutkan, jumlah tersebut adalah yang tercatat dan berobat di 7 Puskesmas dan 1 layanan kesehatan swasta di Jawa Timur. "Sebagian pasien sudah sembuh, sebagian lain dengan keluhan di kulit yang tidak terlalu hebat," ungkap Tjandra.
Untuk menghadapi serangga Tomcat, Tjanda meminta masyarakat tidak perlu panik. Ia juga menyampaian 10 tips bagi masyarakat untuk menghadapai serangga Tomcat berikut ini :
1. Jika ada menemukan serangga ini, jangan dipencet, agar racun tidak mengenai kulit. Masukkan ke dalam plastik dengan hati-hati, terus buang ke tempat yang aman.
2. Hindari terkena kumbang ini pada kulit terbuka.
3. Usahakan pintu tertutup dan bila ada jendela diberi kasa nyamuk untuk mencegah kumbang ini masuk.
4. Tidur menggunakan kelambu jika memang di daerah anda sedang banyak masalah ini.
5. Bila serangga banyak sekali, maka dapat juga lampu diberi jaring pelindung untuk mencegah kumbang jatuh ke manusia.
6. Jangan menggosok kulit dan atau mata bila kumbang ini terkena kulit kita.
7. Bila kumbang ini berada di kulit kita, singkirkan dengan hati-hati, dengan meniup ataumengunakan kertas untuk mengambil kumbang dengan hati-hati.
8. Lakukan inspeksi ke dinding dan langit-langit dekat lampu sebelum tidur. Bila menemui, segera dimatikan dengan menyemprotkan racun serangga. Singkirkan dengan tanpa menyentuhnya.
9. Segera beri air mengalir dan sabun pada kulit yang bersentuhan dengan serangga ini.
10. Bersihkan lingkungan rumah, terutama tanaman yang tidak terawat yang ada di sekitar rumah yang bisa menjadi tempat kumbang Paederus.
Sumber:http://health.kompas.com
Dirjen P2PL Prof dr Tjandra Yoga Aditama dalam keterangan persnya Selasa (20/3/2012) menyebutkan, jumlah tersebut adalah yang tercatat dan berobat di 7 Puskesmas dan 1 layanan kesehatan swasta di Jawa Timur. "Sebagian pasien sudah sembuh, sebagian lain dengan keluhan di kulit yang tidak terlalu hebat," ungkap Tjandra.
Untuk menghadapi serangga Tomcat, Tjanda meminta masyarakat tidak perlu panik. Ia juga menyampaian 10 tips bagi masyarakat untuk menghadapai serangga Tomcat berikut ini :
1. Jika ada menemukan serangga ini, jangan dipencet, agar racun tidak mengenai kulit. Masukkan ke dalam plastik dengan hati-hati, terus buang ke tempat yang aman.
2. Hindari terkena kumbang ini pada kulit terbuka.
3. Usahakan pintu tertutup dan bila ada jendela diberi kasa nyamuk untuk mencegah kumbang ini masuk.
4. Tidur menggunakan kelambu jika memang di daerah anda sedang banyak masalah ini.
5. Bila serangga banyak sekali, maka dapat juga lampu diberi jaring pelindung untuk mencegah kumbang jatuh ke manusia.
6. Jangan menggosok kulit dan atau mata bila kumbang ini terkena kulit kita.
7. Bila kumbang ini berada di kulit kita, singkirkan dengan hati-hati, dengan meniup ataumengunakan kertas untuk mengambil kumbang dengan hati-hati.
8. Lakukan inspeksi ke dinding dan langit-langit dekat lampu sebelum tidur. Bila menemui, segera dimatikan dengan menyemprotkan racun serangga. Singkirkan dengan tanpa menyentuhnya.
9. Segera beri air mengalir dan sabun pada kulit yang bersentuhan dengan serangga ini.
10. Bersihkan lingkungan rumah, terutama tanaman yang tidak terawat yang ada di sekitar rumah yang bisa menjadi tempat kumbang Paederus.
Sumber:http://health.kompas.com
istilah dari “Pribumi dan Non-Pribumi”
Diposting oleh
ivandaru.blogspot.com
on Senin, 19 Maret 2012
Label:
Kewarganegaraan
/
Comments: (0)
Mungkin sering sekali kita telah mendengar ucapan istilah dari
“Pribumi dan Non-Pribumi”,yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan
bangsa. Berdasarkan Pasal 26 UUD 1945, namun pantaskah isu tersebut isu dikemukakan
;
a) dan
siapa yang dimaksud WNI dan penduduk ?
b) bagaima
tanggapan saya sebagai saya sebagai seorang mahasiswa?
Sebelum saya membahas tentang isi Pasal 26 UUD 1945, saya akan sedikit
memaparkan tentang isi makna dari Pembukaan Undang-undang dasar 1945 sebagai
berikut:
Pembukaan
Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan.
Dan perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
Atas berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan
inikemerdekaannya.
inikemerdekaannya.
Kemudian daripada itu
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Isi dalam bab X yakni Pasal 26 Undang-undang
dasar 1945 adalah:
v Yang menjadi
warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
v Syarat-syarat
yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
Saya
akan membahas tentang pantaskah isu tersebut dikemukakan , dan siapa yang
dimaksud WNI dan Penduduk adalah:
WNI
atau yang kita dapat jabarkan sebagi warga Negara Indonesia adalah adalah
orang-orang Indonesia asli dan
orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai
warga Negara Indonesia, misalnya baik
seorang yang berkebangsaan Uruguay sekalipun yakni Cristian
Gérard Alfaro Gonzáles yang lahir di Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976; umur 35 tahun, atau yang lebih kita kenal Cristian Gonzáles sebagai
seorang yang ikut memeriahkan dunia Sepak bola di indonesi, kabarnya Cristian
ini telah lama ingin mengganti kewarganegaraanya sebagai warga Negara republic
Indonesia, dia sempat mengaku mengalami kendala dalam mengurus
perpindahan/mengganti kewarganegaraanya. Namun setelah beberapa waktu berselang
akhirnya Cristian Gonzáles pada
tanggal 1 November 2010 berhasil secara resmi mengubah kewarganegaraanya menjadi seorang
warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk orang –orang dari bangsa Indonesia asli
adalah orang-orang yang lahir, dan menetap tinggal di wilayah Negara Republik
Indonesia, tentunya yang telah disahkan oleh hokum dan perundang-undangan
Negara .
Menurut saya Penduduk
atau warga suatu negara atau daerah bisa
didefinisikan menjadi dua:
- Orang yang tinggal di daerah tersebut
- Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.
Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia
yang menempati wilayah geografi dan ruang
tertentu.
Masalah-masalah kependudukan
dipelajari dalam ilmu Demografi.
Berbagai aspek perilaku menusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan
dalam pemasaran, yang berhubungan erat dengan
unit-unit ekonmi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial.
pribumi
adalah penghuni asli, orang yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Sedangkan
non-pribumi berarti yang bukan pribumi atau penduduk yang bukan penduduk asli
suatu negara. Dari makna tersebut, pribumi berarti penduduk yang asli (lahir,
tumbuh, dan berkembang) berasal dari tempat negara tersebut berada. Jadi, anak
dari orang tua yang lahir dan berkembang di Indonesia adalah orang pribumi, meskipun sang kakek-nenek adalah orang
asing.
Namun
pendapat yang beredar luas di Indonesia mengenai istilah pribumi dan
non-pribumi adalah pribumi didefinisikan sebagai penduduk Indonesia yang
berasal dari suku-suku asli (mayoritas) di Indonesia. Sehingga, penduduk
Indonesia keturunan Tionghoa, India, ekspatriat asing (umumnya kulit putih),
maupun campuran sering dikelompokkan sebagai non-pribumi meski telah beberapa
generasi dilahirkan di Indonesia. Pendapat seperti itu karena sentimen masyarakat luas yang cenderung
mengklasifikasikan penduduk Indonesia berdasarkan warna kulit mereka.
Selain
warna kulit, sebagian besar masyarakat mendefinisikan sendiri (melalui
informasi luar) berdasarkan budaya dan
agama. Sehingga jika penduduk Indonesia keturunan Tionghoa dianggap sebagai
non pribumi, maka penduduk Indonesia keturunan Arab (bukan dari suku asli)
dianggap sebagai pribumi.
“Embrio”
Pribumi dan Non-pribumi
Golongan
pribumi dan non-pribumi muncul sebagai akibat adanya perbedaan mendasar
(diskriminasi) terutama dalam perlakuan
yang berbeda oleh rezim yang sedang berkuasa. Ini hanya terjadi jika rezim
yang berkuasa adalah pemerintahan otoriter, penjajah dan kroninya ataupun
nasionalisme yang sempit. Contoh, di zaman penjajahan Belanda, Belanda
memperlakukan orang di Indonesia secara berbeda didasari oleh etnik/keturunan.
Mereka yang berketurunan Belanda akan mendapat pelayanan kelas wahid, sedangkan
golongan pengusaha/pedagang mendapat kelas kedua, sedangkan masyarakat umum
(penduduk asli) diperlakukan sebagai kelas rendah (“kasta sudra”).
Setelah
merdeka, para pejuang kemerdekaan kita (Bung Karno, Hatta, Syahrir, dll)
berusaha menghapuskan diskriminasi tersebut. Para founding father Bangsa
Indonesia menyadari bahwa selama adanya diskriminasi antar golongan rakyat,
maka persatuan negara ini menjadi rentan, mudah diobok-obok oleh kepentingan neo-imperialisme.
Bung Karno telah
meneliti hal tersebut melalui tulisan beliau di majalah “Suluh Indonesia”
yang diterbitkan tahun 1926. Ia berpendapat bahwa untuk memperjuangkan
kemerdekaan bangsa dan membangun bangsa yang kuat dibutuhkan semua elemen/golongan
Untuk itu beliau mengajukan untuk menyatukan kekuatan dari golongan Nasionalisme, Islamisme, dan
Marxisme sebagai kekuatan
superpower. Hal inilah yang ditakuti oleh Amerika dan sekutunya serta para
pemberontak (penghianat, separatis) di negeri ini dengan berbagai alibi.
Setelah
pemerintahan Bung Karno direbut oleh kekuatan liberalis-kapitalis melalui
Jenderal yang berkuasa dengan tangan besi, Pak Harto, maka konotasi pribumi dan non-pribumi kembali “terpelihara
subur”. Agenda pembangunan makro yang direntenir oleh IMF dan Bank Dunia
membutuhkan golongan istimewa (haruslah minoritas) serta mengabaikan golongan
mayoritas. Maka perjalanan bangsa setelahnya menjadi pincang yang luar biasa.
Segelintir golongan memperkaya diri yang luar biasa, sedangkan golongan
terbesar harus bekerja keras dengan kesejahteraan pas-pasan. Indonesia yang
kaya raya dengan sumber daya alam baik di darat maupun laut hanyalah dirasakan
oleh golongan penguasan dan “peliharaan” penguasa. Rakyat jelata hanya menerima
ampas kekayaan alam Indonesia. Semua sari kekayaan di”sedot’ oleh perusahaan
asing dan segelintir penghianat bangsa.
Inilah
mengapa, diera orde baru, konflik horizontal antara penduduk miskin
(disebut dan dilabeli sebagai pribumi) dengan si kaya (umumnya dilabeli
sebagai non pribumi) berkembang dan namun erpendam. Kebencian diskriminasi ini
akhirnya pecah di tahun 1998.
Namun sangat disayangkan, hanya segelintir kelompok si kaya – “non-pribumi”
yang kena getahnya. Massa kepalang berpikiran semua orang keturunan adalah non-pribumi,
sehingga gerakan mereka ibarat “menembak burung di angkasa raya, namun sapi di sawah yang mati”. Burung (penguasa, penghianat, si-kaya) masih
beterbangan di angkasa Indonesia, Singapura, dan Amerika. Hingga saat
ini, pemerintah hanya dapat menonton “burung-burung” tersebut beterbangan
bebas……Yang tewas adalah rakyat miskin dan jelata.
Pribumi
dan Non-pribumi Vs Patriot dan Penghianat
Sebagai
warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban membangun bangsa ini.
Kita wajib menyadarkan sesama kita – bangsa kita bahwa tantangan terbesar yang sedang
kita hadapi bukanlah etnis, suku,warna kulit ataupun agama.
Bukan juga perbedaan pribumi dan non-pribumi. Tapi hal yang terbesar adalah ketidakadilan, pemiskinan,
lunturnya nasionalisme membangun bangsa, dan ancaman hegomoni asing dalam
bentuk ekonomi, politik, pertahanan dan multi nasional company.
Perjuangan kita adalah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
Karena
istilah pribumi dan non-pribumi diciptakan oleh penjajah dan penguasa yang kejam,
sudah saatnya kita harus meninggalkan istilah tersebut. Kekuatan rakyat harus
menciptakan sendiri istilah yang baru, yakni “patriot” dan “penghianat”.
Seorang patriot adalah yang memperjuangkan negara dan tanah airnya demi
kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Untuk itu kita dukung perjuangan para
patriot tersebut saat ini. Sedangkan golongan kedua adalah penghianat, mereka
yang merusak bangsa kita demi kepentingan pribadi ataupun golongan dengan
menghancurkan kepentingan bangsa dan negara. Mereka yang mengobral aset bangsa,
kebijakan pro-konglomerasi, dan memakan uang rakyat serta membangun dinasti
keluarga di pemerintahan, legislatif maupun penegak hukum. Kita perlu
memata-matai tindak tanduk mereka, dan memperjuangkan hukum untuk mengadili
para penghianat tersebut.
Tentunya
gerakan reformasi rakyat untuk melawan penghianat dan penjajah baru ini
bukanlah dengan revolusi berdarah, tapi dapat dilakukan dengan reformasi
rakyat terutama dari pemimpin pemerintah, penegak hukum, serta mereformasi
badan legislatif yang masih lemah. Dan tidak kalah penting adalah sistem
edukasi di lembaga pendidikan. Untuk itu, diharapkan para tokoh bangsa
turut mengawasi para penguasa di negeri ini, serta edukasi masyarakat untuk
memilih pemimpin yang patriot, bukan pemimpin sekadar populer.
Jadi kesimpulanya
menurut saya adalah sesungguhnya istilah-istilah dari Pribumi-Non Pribumi
sengaja di buat oleh para penguasa dan penjajah yang kejam dalam rangka memecah
belah keutuhan bangsa ini, untuk itu yang di perlukan saat ini adalah Patriot
yaitu orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan
demi tercapainya bangsa yang mandiri dan sejahtera. Mungkin bisa juga di
masukan ke dalam kategori seorang yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi
. Dan sedangkan untuk sebutan istilah para Penghianat merupakan ditujukan
kepada para orang-orang maupun kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan yang
tidak seharusnya mereka dapatkan, itu pula yang dapat mengakibatkan hancurnya Negara
dan bangsa ini. Contoh yang gampang saja yang saat ini sering sekali kita mendengar ataupun melihat tayangan di sebuah
stasiun televise yang menyajikan betapa bobroknya bangsa kita ini dikarenakan
oleh sejumlah oknum yang duduk di kursi rakyat yang secara terang-terangan ikut
terlibat dalam kasus pencucian uang maupun penggelapan dana yang seharusnya di
gunakan untuk kepentingan rakyat yang sesungguhnya masih membutuhkan bantuan
dari pemerintah kita . Tetapi kelihatanya para anggota dewan yang duduk di
kursi rakyat itu tampak mudah sekali membantah keterlibatanya di dalam kasus
korupsi dan segala bentuk macamnya. Inilah yang sesungguhnya kita harus kita
benahi dan ubah secara total untuk mengadili oknum-oknum yang memperkaya diri
demi kepentingan pribadi maupun golonganya. Pada intinya saya menolak untuk
mempertahankan istilah Pribumi dan Non-Pribumi karna itu dapat memperkeruh dan
membuat keberagaman bangsa kita yang besar ini semakin terpuruk saja.
Sumber refrensi:
PASAR SASARAN
Diposting oleh
ivandaru.blogspot.com
on Senin, 12 Maret 2012
Label:
Tugas Semester 4(Aspek hukum dalam Ekonomi)
/
Comments: (0)
Selama ini terlihat gejala semakin
banyak perusahaan memilih pasar sasaran yang akan dituju, keadaan ini
dikarenakan mereka menyadari bahwa pada dasarnya mereka tidak dapat melayani
seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Terlalu banyaknya pelanggan, sangat
berpencar dan tersebar serta bervariatif dalam tuntutan kebutuhan dan
keinginannya. Jadi arti dari pasar sasaran adalah: Sebuah pasar terdiri dari
pelanggan potensial dengan kebutuhan alau keinginan tertentu yang mungkin
maupun mampu untuk ambil bagian dalam jual beli, guna memuaskan kebutuhan atau
keinginan tersebut.
Karena konsumen yang terlalu heterogen itulah maka perusahaan
perlu mengkelompokkan pasar menjadi segmen-segmen pasar, lalu memilih dan
menetapkan segmen pasar tertentu sebagai sasaran. Dengan adanya hal ini, maka
perusahaan terbantu untuk mengidentifikasi peluang pasar dengan lebih baik,
dengan demikian perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat, dapat
menentuan saluran distribusi dan periklanan yang sesuai dan efisien serta mampu
menyesuaikan harga bagi barang atau jasa yang ditawarkan bagi setiap target
pasar.
Pasar sasaran (Target Market) adalah:
Sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha
pemasaran bagi sebuah perusahaan.
Dalam menerapkan pasar sasaran,
terdapat tiga langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Segmentasi Pasar
2. Penetapan Pasar Sasaran
3. Penempatan Produk
1. Segmentasi Pasar
Segmentasi Pasar adalah kegiatan
membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk kedalam
satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat homogen. Berdasarkan definisi
diatas diketahui bahwa pasar suatu produk tidaklah homogen, akan tetapi pada
kenyataannya adalah heterogen. Pada dasarnya segmentasi pasar adalah suatu
strategi yang didasarkan pada falsafah manajemen pemasaran yang orientasinya
adalah konsumen. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat
dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat
digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan
bagi konsumen.
Ada empat ktiteria yang harus
dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan
efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu:
- Terukur (Measurable), artinya segmen pasar tesebut dapat diukur, baik besarnya, maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut.
- Terjangkau (Accessible), artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif.
- Cukup luas (Substantial), sehingga dapat menguntungkan bila dilayani.
- Dapat dilaksanakan (Actjonable), sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif.
Kebijakan segmentasi pasar haruslah
dilakukan dengan menggunakan ktiteria tertentu. Tentunya segmentasi ini berbeda
antara barang industri dengan barang konsumsi. Namun dengan demikian secara
umum setiap perubahan akan mensegmentasikan pasarnya atas dasar:
a.
Segmentasi atas dasar Geografis, Segmentasi pasar ini dilakukan dengan
cara membagi pasar kedalam unit-unit geografis seperti negara, propinsi,
kabupaten. kota, desa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perusahaan
akan beroperasi disemua segmen, akan tetapi, harus memperhatikan
perbedaan kebutuhan dan selera yang ada dimasing-masing daerah.
b. Segmentasi atas dasar Demografis, Segmentasi pasar ini
dapat dilakukan dengan cara memisahkan pasar kedalam kelompok-kelompok yang
didasarkan pada variabel-variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin,
besarnya keluarga, pendapatan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
c. Segmentasi atas dasar psychografis, Segmentasi pasar ini
dilakukan dengan cara membagi-bagi konsumen kedalam kelompok-kelompok yang
berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri kepribadian, motif
pembelian, dan lain-lain.
2. Penetapan Pasar Sasaran ( Target market)
Adalah merupakan kegiatan yang berisi
dan menilai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh
suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang
akan dimasukinya, maka langkah yang pertama adalah menghitung dan menilai porensi
profit dari berbagai segmen yang ada tadi. Maka dalam hal ini pemasar harus
mengerti betul tentang teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan
meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Teknik-teknik yang
dipergunakan ini sangat bermanfaat dalam memilih pasar sasaran, sehingga
pemasar dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi, atau paling
tidak menguranginya sekecil mungkin dalam prakteknya. Maka untuk tujuan
tersebut perusahaan harus membagi-bagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama,
setiap segmen pasar kemudian dievaluasi, dipilih dan diterapkan segmen tertentu
sebagai sasaran. Dalam kenyataannya perusahaan dapat mengikuti salah satu
diantara lima strategi peliputan pasar, yaiitu:
1. Konsentrasi pasar tunggal, ialah sebuah perusahaan dapat
memusatkan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan
yang lebih kecil melakukan pilihan ini.
2. Spesialisasi produk, sebuah perusahaan memutuskan untuk
memproduksi satu jenis produk. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk
memproduksi hanya mesin tik listrik bagi sekelompok pelanggan.
3. Spesialisasi pasar, misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk
membuat segala macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang
kecil.
4. Spesialisasi selektif, sebuah perusahaan bergerak dalam
berbagai kegiatan usaha yang tidak ada hubungan dengan yang lainnya, kecuali
bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik.
5. Peliputan keseluruhan, yang lazim dilaksanakan oleh industri
yang lebih besar untuk mengungguli pasar. Mereka menyediakan sebuah produk
untuk setiap orang, sesuai dengan daya beli masing-masing.
3. Penempatan produk ( Product Positioning)
Penempatan produk mencakup kegiatan
merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran
yang terperinci. Pada hakekatnya Penempatan produk adalah: Tindakan merancang
produk dan bauran pemasaran agar tercipta kesan tertentu diingatan konsumen.
Bagi setiap segmen yang dimasuki perusahaan, perlu dikembangkan
suatu strategi penempatan produk. Saat ini setiap produk yang beredar dipasar
menduduki posisi tertentu dalam segmen pasamya. Apa yang sesungguhnya penting
disini adalah persepsi atau tanggapan konsumen mengenai posisi yang dipegang
oleh setiap produk dipasar
Sumber:http://library.usu.ac.id/download/fe/manajemen-arlina%20lbs3.pdf
Sistem Ekonomi liberalisme dan kaitanya dengan etika
Diposting oleh
ivandaru.blogspot.com
on Sabtu, 10 Maret 2012
Label:
Tugas Semester 4(Aspek hukum dalam Ekonomi)
/
Comments: (0)
Ekonomi kapitalis / liberal
Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan alami" yang dipahami oleh tokoh-tokoh ekonomi liberal klasik tersebut. Meskipun demikian, Smith tidak pernah menggunakan paham tersebut. Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.
Sistem ekonomi liberal klasik
Sistem ekonomi liberal klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Mula-mula ditemukan pada suatu tradisi penerangan atau keringanan yang bersifat membatasi batas-batas dari kekuasaan dan tenaga politis, yang menggambarkan pendukungan kebebasan individu.Teori itu juga bersifat membebaskan individu untuk bertindak sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri dan membiarkan semua individu untuk melakukan pekerjaan tanpa pembatasan yang nantinya dituntut untuk menghasilkan suatu hasil yang terbaik, yang cateris paribus, atau dengan kata lain, menyajikan suatu benda dengan batas minimum dapat diminati dan disukai oleh masyarakat (konsumen).
Garis berpaham ekonomi liberal telah pernah dipraktikan oleh sekolah-sekolah di Austria dengan berupa demokrasi di masyarakat yang terbuka. Paham liberali kebanyakan digunakan oleh negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Seperti halnya di Amerika Serikat, paham liberal dikenali dengan sebutan mild leftism estabilished.
Ciri-ciri ekonomi liberal
- Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
- Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
- Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
- Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
- Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.
- Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.
- Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.
- Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
Keuntungan dan kelemahan dari ekonomi liberal
A. Keuntungan-keuntungan
Ada beberapa keuntungan dari suatu sistem ekonomi liberal, yaitu:
- Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari pemerintah.
- Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.
- Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.
Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan antar masyarakat. - Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
B. Kelemahan-kelemahan Ekonomi Liberal
Selain ada keuntungan, ada juga beberapa kelemahan daripada sistem ekonomi liberal, adalah:
- Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.
- Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
- Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
- Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
- Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.
Penerapan ekonomi liberal
Penerapan di Amerika
Negara-negara yang menganut paham liberal di benua Amerika adalah Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brazil, Cili, Cuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, Kanada, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay dan Venezuela. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme juga danut oleh negara Aruba, Bahamas, Republik Dominika, Greenland, Grenada, Kosta Rika, Puerto Rico dan Suriname.
Amerika Serikat
Paham liberal di Amerika Serikat (AS) disebut liberalisme modern atau liberalisme baru. Sekarang para politis di AS mengakui, bahwa paham liberalisme klasik ada kaitannya dengan kebebasan individu yang bersifat luas. Tetapi mereka menolak ekonomi yang bersifat laissez faire atau liberalisme klasik yang menuju ke pemerintahan interventionism yang berupa penyatuan persamaan sosial dan ekonomi. Umumnya, hal tersebut disepakati pada dekade pertama abad ke-20 yang tujuannya menuju keberhasilan suatu hegemoni para politis dalam negeri.Tapi, kesuksesan tersebut mulai merosot dan menghilang pada sekitar tahun1970-an. Pada saat itu konsensus liberal telah dihadapkan suatu death-blow atau yang berupa robohnya pemerintahan Bretton Woods System yang dikarenakan kemenangan Ronald Reagan dalam pemilihan presiden tahun 1980, yang menjadikan liberalisme suatu arus kuat dalam politik AS pada tahun tersebut.
Liberalisme AS mulai bangkit pada awal abad ke-20 sebagai suatu alternatif ke politik nyata yang merupakan interaksi internasional yang dominan pada waktu itu. Presiden Franklin Roosevelt yang pada saat itu adalah seorang yang berpaham liberal self-proclaimed, menawarkan bangsa itu menuju ke suatu kesuksesan baru dengan cara membangun institusi kolaboratif yang berpendukungan orang-orang Amerika sendiri dan berjanji akan menarik AS keluar dari tekanan yang besar tersebut. Untuk mengantisipasi akhir Perang Dunia II, Roosevelt merancang Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai suatu alat berupa harapan akan kerja sama timbal balik daripada membuat ancaman dan penggunaan kekuatan perang untuk memecahkan permasalahan politis internasional tersebut. Roosevelt juga menggunakan badan tersebut (PBB) untuk memasukan orang-orang Afrika yang tinggal di Amerika ke dalam militer AS serta membuat badan pendukungan hak dan kebenaran para wanita-wanita, sebagai penekanan atas kebebasan individu yang selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden John F Kennedy dengan pembangunan Patung Liberty (1964) sebagai simbol kebebasan individu untuk hidup.
Patung Liberty di New York, sebagai simbol kebebasan individu
Sebenarnya, liberalisme yang dianut oleh AS, sebagaimana yang ditekankan oleh Wilson dan Roosevelt adalah dengan menekankan kerja sama serta kolaborasi timbal balik dan usaha individu, bukan dengan membuat ancaman dan pemaksaan sebagai untuk pemecahan permasalahan politis baik didalam maupun luar, sepertinya dianut oleh Presiden AS saat ini, George W Bush. Suatu paham liberal di AS itu mungkin seperti institusi dan prosedur politis yang mendorong kebebasan ekonomi, perlindungan yang lemah dari agresi oleh yang kuat, dan kebebasan dari norma-norma sosial bersifat membatasi. Karena sejak Perang Dunia II, liberalisme di AS telah dihubungkan dengan liberalisme modern, pengganti paham ideologi liberalisme klasik.
Eropa
Sebagai aksi dan reaksi penentangan komunisme, Eropa membuat suatu paham yang berterminologi politis (termasuk "sosialisme" dan " demokrasi sosial"). Tapi, mereka tidak bisa memilih AS dengan pahamnya tersebut, dikarenakan pada saat itu Eropa belum begitu mengenal liberalisme yang dianut oleh AS. Tapi beberapa tahun kemudian barulah Eropa menyadari bahwa liberalisme yang dianut oleh AS. Hal itu mendorong Eropa ke suatu kebebasan individu tersendiri yang akhirnya memperbaiki keadaan ekonomi mereka tersendiri. Liberalisme di Eropa mempunyai suatu tradisi yang kuat. Di negara-negara Eropa, kaum liberal cenderung menyebut diri mereka sendiri sebagai kaum liberal, atau sebagai radical centrists yang democratic.
Negara-negara penganut paham liberal yakni diantaranya adalah Albania, Armenia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Republik Cekoslovakia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Netherlands, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Rusia, Serbia Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Switzerland, Ukraina dan United Kingdom. Negara penganut paham liberal lainnya adalah Andorra, Belarusia, Bosnia-Herzegovina, Kepulauan Faroe, Georgia, Irlandia dan San Marino.
Asia
Negara-negara yang menganut paham liberal di Asia antara lain adalah India, Iran, Israel, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand dan Turki. Saat ini banyak negara-negara di Asia yang mulai berpaham liberal, antara lain adalah Myanmar, Kamboja, Hong Kong, Malaysia dan Singapura.
Kepulanan Oceania
Negara yang menganut paham liberal di kepulauan Oceania adalah Australia dan Selandia Baru.
Afrika
Sistem ekonomi liberal terbilang masih baru di Afrika. Pada dasarnya, liberalisme hanya dianut oleh mereka yang tinggal di Mesir, Senegal dan Afrika Selatan. Sekarang ini, kurang lebih liberalisme sudah dipahami oleh negara Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Mantol Verde, Côte D'Ivoire, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Maroko, Mozambik, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia dan Zimbabwe.
Tokoh penemu aliran ekonomi liberal
Niccolò Machiavelli (Florence, 1469-1527), adalah seorang tokoh liberal terbaik yang dikenal dengan pendapatnya, Il Principe. Dia adalah pendiri realis filosofi politis yang mendukung pemerintahan republik, angkatan perang negara, divisi kekuasaan, perlindungan milik perorangan, dan pengekangan pembelanjaan
pemerintah sebagai kebebasan suatu republik. Ia menulis secara ekstensif pada kebutuhan individu sebagai suatu karakteristik yang penting sebagai kepemerintahan yang stabil. Ia berargumentasi bahwa sebaik-baiknya kebebasan individu masih perlu dilindungi oleh pemerintah. Dan bahwa orang-orang yang bisa memimpin hukum dengan benar hanyalah orang-orang yang segala ambisi dan keegoisannya bisa dihilangkan dalam memelihara kebebasannya tersendiri. Dia berpendapat bahwa realisme adalah pusat gagasan dalam pelajaran politis dan mengutamakan kebebasan republik (individu) dibawah prinsip
Anti statis kaum liberal melihat pesan-pesan utama yang dikatakan Machiavelli's bahwa ia berbicara atas nama suatu status yang kuat dibawah seorang pemimpin kuat, yang menggunakan maksud apapun untuk menetapkan posisinya, sedangkan liberalisme adalah suatu ideologi dari kebebasan individu dan aneka pilihan sukarela atau fakultatif. Beberapa hasil karyanya adalah Il Principe - 1513 dan Discorsi Sopra la Prima Deca di Tito Livio, 1512-1517.
Sumber Referensi:
http://pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files_modul/31001-5-705639038228.pdf
Etika dalam berbisnis
Diposting oleh
ivandaru.blogspot.com
on Rabu, 07 Maret 2012
Label:
Tugas Semester 4(Aspek hukum dalam Ekonomi)
/
Comments: (0)
Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras, dan serasi.
Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Mengapa ?
Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah
1. Pengendalian diri
Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang "etis".
Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi mempunyai kaitan secara nasional bahkan internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antara semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain ialah
1. Pengendalian diri
Artinya, pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Disamping itu, pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan dengan jalan main curang dan menakan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut walaupun keuntungan itu merupakan hak bagi pelaku bisnis, tetapi penggunaannya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Inilah etika bisnis yang "etis".
2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)
Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk "uang" dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, dalam keadaan excess demand pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya.
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya tranformasi informasi dan teknologi.
4. Menciptakan persaingan yang sehatPersaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya, harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah kebawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut.
5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan"
Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.
Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa mendatang. Berdasarkan ini jelas pelaku bisnis dituntut tidak meng-"ekspoitasi" lingkungan dan keadaan saat sekarang semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keadaan dimasa datang walaupun saat sekarang merupakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan besar.
6. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara.
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh) karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan "katabelece" dari "koneksi" serta melakukan "kongkalikong" dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan “kolusi" serta memberikan "komisi" kepada pihak yang terkait.
8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah
Untuk menciptakan kondisi bisnis yang "kondusif" harus ada saling percaya (trust) antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah agar pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang selama ini kepercayaan itu hanya ada antara pihak golongan kuat, saat sekarang sudah waktunya memberikan kesempatan kepada pihak menengah untuk berkembang dan berkiprah dalam dunia bisnis.
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada "oknum", baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan "kecurangan" demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan "gugur" satu semi satu.
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati
Jika etika ini telah memiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis.
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan
Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti "proteksi" terhadap pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini.
Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, kita yakin jurang itu akan dapat diatasi, serta optimis salah satu kendala dalam menghadapi tahun 2000 dapat diatasi.
Jadi bukan hanya dalam berkomunikasi atau menjalin suatu hubungan saja kita menerapkan tata cara dalam melakukan sesuatu yang memiliki batasan-batasan yang harus di taati bersama. Apabila seseorang telah melewati batasan yang telah berlaku dalam masyarakat atau lingkungan, maka yang terjadi adalah adanya suatu sindiran atau bahkan cibiran dan celaan terhadap seoarang yang telah melanggar suatu etika dalam masyarakat .
Dewasa ini di dalam dunia bisnis pun sudah banyak yang mengeluhkan betapa buruknya dari suatu bisnis yang di jalani oleh beberapa kelompok tertentu, misalnya saja di indonesia yang pernah saya dengar yakni karna begitu ingin simpel dan praktisnya masyarakat bangsa ini banyak pula orang yang mengandalkan suatu organisasi yang berlandaskan kekerasan dalam rangka melindungi diri. Padahal sebetulnya para pihak yang berwajib telah bersedia untuk membantu mengatasi segala keluhan atau bahkan perlindungan bagi warga yang sedang membutuhkan jasanya, namun lagi-lagi demi alasan kepraktisan dalam mempercepat waktu banyak warga yang berpaling pada suatu kelompok kekerasan yang ada, bukanya pihak yang berwajib.
Sumber referensi:
- http://blog.trisakti.ac.id/anitarosmalina/files/2011/12/etika-bisnis-coba.pdf
Tips Memasak Spaghetti
Cara memasak spaghetti atau merebus spaghetti gampang-gampang susah. Berikut kami sajikan beberapa tips memasak spaghetti dengan mudah supaya lembut dan tidak lengket.
Spaghetti lengket setelah direbus
Spaghetti adalah salah satu jenis pasta,
berbentuk lurus, terbuat dari tepung durum. Pada saat memasak spaghetti
terutama dalam proses perebusan kadang terjadi saling lengket satu sama
lain setelah ditiriskan, bagaimanakah menyiasatinya?
Nah, caranya adalah dengan menyiram
dengan air es sesaat setelah spaghetti diangkat dari air rebusannya.
Pasti spaghetti akan bertekstur bagus.
Spaghetti terlalu matang
Untuk mendapatkan spaghetti rebus yang pas kematangannya, perhatikan tips berikut.
Gunakan garpu untuk mengambil sedikit
spaghetti yang tengah direbus, dalam air yang sedang mendidih lalu
letakkan di atas piring dan iris dengan pisau, jika pada bagian
tengahnya tampak sedikit garis kuning yang lebih gelap maka spaghetti
tersebut telah matang.
Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD1945 pasal 30
Diposting oleh
ivandaru.blogspot.com
on Selasa, 06 Maret 2012
Label:
Kewarganegaraan
/
Comments: (0)
Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD1945 pasal 30
A. Pengertian Hak dan Kewajiban.
Hak
: adalah sesuatu yang mutlak menjadi
milik kita dan penggunaannya tergantung
kepada kita sendiri.
Contoh : hak memperoleh pendidikan yang layak, hak mendapat kesamaan dalam mendapatkan keamanan dan kenyamanan, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya,
Contoh : hak memperoleh pendidikan yang layak, hak mendapat kesamaan dalam mendapatkan keamanan dan kenyamanan, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya,
Kewajiban
: Segala sesuatu yang harus dilakukan
dengan penuh rasa tanggung jawab.
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya, ikut melaksanakan tata tertib dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di dunia .
Contoh : melaksanakan tata tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik baiknya, ikut melaksanakan tata tertib dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di dunia .
B. Hak dan Kewajiban dalam UUD 1945
Pasal 30.
Di tegaskan bahwa tiap – tiap warga
Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan
keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia,sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan
pendukung.
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat –syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal – hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang –undang.
Dibawa ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30:
Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat –syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal – hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang –undang.
Dibawa ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 30:
a)
Ayat (1) menyebutkan tentang hak dan kewajiban tiap
warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
b)
Ayat (2) menyebutkan usaha pertahanan dan keamanan
rakyat,
c)
Ayat(3) menyebutkan tugas TNI sebagai
“mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.
d)
Ayat (4) menyebut tugas Polri sebagai
“melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”.
e)
Ayat (5) menggariskan, susunan dan kedudukan, hubungan
kewenangan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas,serta hal-hal lain yang terkait
dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang (UU).
Tanggal 8 Januari Tahun 2002 DPR
melahirkan UU No 2 dan UU No 3 Tahun 2002, masing-masing
tentang Polri dan tentang Hanneg, hasil dari Ketetapan MPR No VI dan VII Tahun
2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri . Pada 18 Agustus 2000 Komisi Konstitusi
meresmikan Amandemen Kedua UUD 1945 yang menghasilkan Ayat (2) Pasal 30 UUD
1945 dengan rumusan sistem "han" dan "kam" serta
"ra" dan "ta" . Pada Agustus 2003 Ketetapan I MPR Tahun
2003 menggugurkan Ketetapan VI dan VII MPR Tahun 2000 setelah ada
perundang-undangan yang mengatur Polri dan tentang Hanneg. Pertengahan Oktober
2004 DPR meluluskan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dengan demikian, pada awal Maret
2005 telah ada UU tentang Hanneg, UU tentang Polri, dan UU tentang TNI. Namun,
hingga kini belum ada UU tentang "Keamanan Negara" guna merangkai
"Kamneg" dalam satu sistem dengan "Hannneg" (kata
"dan" antara "han" dan "kam" untuk membedakan dan
memisahkan organisasi TNI dari Polri). Sayang, UU tentang Polri, UU tentang
Hanneg, dan UU tentang TNI sama sekali tidak menyebut "sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta" sebagai landasan pokok pemikiran bahwa ada
kaitan sinergis antara fungsi "pertahanan negara" dan "keamanan
negara".
Oleh karena itu, apabila kita
konsisten dengan amanat Pasal 30 Ayat (2), yaitu membangun sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta, perlu disiapkan UU tentang Pertahanan dan Keamanan
Negara yang lebih bermuatan semangat dan kinerja "sishankamrata". Bila
penyebutan pertahanan negara (hanneg) dan keamanan negara (kamneg) dipilih
sebagai peristilahan baku, dari logikanya seharusnya ada UU Keamanan Negara
yang mewadahi UU Polri. Sebagaimana pasal-pasal dalam UU Hanneg menyebut,
pertahanan negara bukan sekadar mengurus tentang TNI, maka UU Kamneg perlu
menegaskan, keamanan negara bukan sekadar tugas dan wewenang Polri. Penjelasan
UU tentang TNI menyebutkan, "di masa mendatang TNI akan berada dalam
Departemen Pertahanan (Dephan)", suatu pengukuhan konsep dan praktik supremasi
sipil serta efisiensi kebijakan, strategi, dan penggunaan kekuatan TNI. UU
Polri pun perlu "ditemani" UU Kamneg yang kelak mengintegrasikan
Polri ke dalam suatu institusi sipil (misalnya, Departemen Dalam Negeri)
sebagaimana Dephan kelak menjadi instansi yang mengintegrasikan TNI di
dalamnya.
Dephan menyiapkan naskah akademik
melalui undang-undang yang 1) Mencerminkan adanya "kesisteman" antara
pertahanan negara dan keamanan negara; 2) Mengandung adanya semangat kerja sama
TNI dan Polri dalam departemen dengan otoritas sipil yang berbeda; dan 3)
Membina kerja sama, baik antara fungsi TNI dan fungsi Polri di lapangan;
diharapkan "merapikan" dan "menyelaraskan" pasal-pasal yang
ada dalam UU tentang Polri, UU tentang Hanneg serta UU tentang TNI.
Pasal 30 UUD 1945 menerangkan bahwa,
pertahanan negara tidak sekadar pengaturan tentang TNI dan bahwa keamanan
negara tidak sekadar pengaturan tentang Polri. Pertahanan negara dan keamanan
negara perlu dijiwai semangat Ayat (2) tentang "sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta". Makna dari bunyi Ayat (5), “yang terkait pertahanan dan
keamanan negara, diatur dengan undang-undang" adalah bahwa RUU, UU, dan
Peraturan Pemerintah lain seperti RUU Intelijen, UU tentang Keimigrasian, UU
tentang Kebebasan Informasi, UU Hubungan Luar Negeri, RUU tentang Rahasia
Negara, UU tentang Otonomi Daerah, dan hal-hal lain yang terkait pertahanan dan
keamanan negara perlu terjalin dalam semangat kebersamaan "sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta".
Setelah melantik Kabinet Indonesia
Bersatu 21 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggariskan bahwa
sebagai seorang "konstitusionalis" ia bertekad agar hal-hal yang
berhubungan dengan penyelenggaraan negara taat pada ketentuan UUD 1945.
Sejalan dengan tekad itu, perluasan
dan pendalaman sekitar makna Pasal 30 UUD 1945 adalah salah satu tugas menteri
pertahanan.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara." dan " Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang." Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
Beberapa dasar hukum dan peraturan
tentang Wajib Bela Negara :
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
2. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
3. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
5. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
6. Amandemen UUD '45 Pasal 30 dan pasal 27 ayat 3.
7. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan hak dan kewajiban yang sama setiap orang Indonesia tanpa harus dikomando dapat berperan aktif dalam melaksanakan bela negara. Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara lain seperti :
1. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar (seperti siskamling)
2. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri
3. Belajar dengan tekun pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKn
4. Mengikuti kegiatan ekstraklurikuler seperti Paskibra, PMR dan Pramuka.
Sebagai warga negara yang baik sudah
sepantasnya kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi
berbagai macam ATHG / ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pada NKRI /
Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban
demi kedaulatan dan kesatuan NKRI.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
Beberapa jenis / macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara :
1. Terorisme Internasional dan Nasional.
2. Aksi kekerasan yang berbau SARA.
3. Pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara dan luar angkasa.
4. Gerakan separatis pemisahan diri membuat negara baru.
5. Kejahatan dan gangguan lintas negara.
6. Pengrusakan lingkungan.
Adapun dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan secara
menyeluruh dari isi UUD’45 berikut kesimpulan hak dan kewajiban pasal-pasalnya
yaitu ;
2.3.1.Hak Warga Negara
Dalam UUD 1945, telah dinyatakan bahwa hak warga negara adalah sebagai berikut.
1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2) Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran.
3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
4) Berhak membcntuk kcluarga dan mclanjutkan kcturunan melalui perkawinan.
5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian huku yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10) Setiap orang berhak untuk bekerja dan mcndapatkan imbalan, serta perlaku; yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dala pemerintahan.
12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamany memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memil kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara juj meninggalkannya serta berhak kembali.
14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, serta menyatak; pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluark; pendapat.
16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi unti mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orar berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, di menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yar tersedia.
17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormata martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Di sampii itu, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancarm ketakutan untuk berbuat atau tidak bcrbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yai merendahkan derajat martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka politik negara lain.
19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir clan batin, bertcmpat tinggi meridapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoh pelayanan kesehatan.
20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai keadilan.
21) Sctiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sccara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sccara sewenang-wenang oleh siapa pun.
23) Hak untuk hidup, hak unluk tidak disiksa, hak kcmcrdckaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
2.3.2. Kewajiban Warga Negara adalah:
1) wajib menjunjung hukum dan pemerintah;
2) wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
3) wajib ikut serta dalam pembelaan negara;
4) wajib menghormati hak asasi manusia orang lain;
5) wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kcbebasan orang lain;
6) wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; serta
7) wajib mengikuti pendidikan dasar.
2.3.1.Hak Warga Negara
Dalam UUD 1945, telah dinyatakan bahwa hak warga negara adalah sebagai berikut.
1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2) Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran.
3) Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
4) Berhak membcntuk kcluarga dan mclanjutkan kcturunan melalui perkawinan.
5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
7) Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
9) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian huku yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum.
10) Setiap orang berhak untuk bekerja dan mcndapatkan imbalan, serta perlaku; yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
11) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dala pemerintahan.
12) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
13) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamany memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memil kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara juj meninggalkannya serta berhak kembali.
14) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, serta menyatak; pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
15) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluark; pendapat.
16) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi unti mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orar berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, di menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yar tersedia.
17) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormata martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Di sampii itu, setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancarm ketakutan untuk berbuat atau tidak bcrbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
18) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yai merendahkan derajat martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka politik negara lain.
19) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir clan batin, bertcmpat tinggi meridapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoh pelayanan kesehatan.
20) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai keadilan.
21) Sctiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sccara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
22) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. Hak milik tersebut tidak boleh diambil alih sccara sewenang-wenang oleh siapa pun.
23) Hak untuk hidup, hak unluk tidak disiksa, hak kcmcrdckaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
24) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
25) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
2.3.2. Kewajiban Warga Negara adalah:
1) wajib menjunjung hukum dan pemerintah;
2) wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara;
3) wajib ikut serta dalam pembelaan negara;
4) wajib menghormati hak asasi manusia orang lain;
5) wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kcbebasan orang lain;
6) wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; serta
7) wajib mengikuti pendidikan dasar.
Dari pembacaan Pasal 30 secara utuh
dapat disimpulkan, meski TNI dan Polri berbeda dalam struktur organisasi, namun
dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing keduanya bekerja sama dan
saling mendukung dalam suatu "sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta". Pengaturan tentang sinkronisasi tugas pertahanan negara (hanneg)
dan keamanan negara (kamneg) itulah yang seyogianya ditata ulang melalui
undang-undang yang membangun adanya "ke-sistem-an" yang baik dan
benar.
Sumber:
- http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22
please take to the play :))
It's My Life(Sample)
Andaikan malam dapat tetap menghangatkan aku disini..
Mungkin aku takan pernah mencoba untuk mencari kembali..
Dan bila waktu yang ada di bumi dapat ku genggam ..
Kan ku hadirkan keindahan rasa yang tak pernah di bayangkan ..
Perlahan kelam kan bergantikan sebuah asa yang telah terhujam ..
Aku kan tetap terus menantikan bertumbuhnya SATU RASA dalam penantianku ini..
Example in my mind :')
(BY :RXID)
all in this blog by:Christian Ivandaru Sabtiadi. Diberdayakan oleh Blogger.



