istilah dari “Pribumi dan Non-Pribumi”

Mungkin sering sekali kita telah mendengar ucapan istilah dari “Pribumi dan Non-Pribumi”,yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan Pasal 26 UUD 1945, namun pantaskah isu tersebut isu dikemukakan ;

a)   dan siapa yang dimaksud WNI dan penduduk ?

b)   bagaima tanggapan saya sebagai saya sebagai seorang mahasiswa?

Sebelum saya membahas tentang isi Pasal 26 UUD 1945, saya akan sedikit memaparkan tentang isi makna dari Pembukaan Undang-undang dasar 1945 sebagai berikut:

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan
inikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isi dalam bab X yakni  Pasal 26 Undang-undang dasar 1945 adalah:

v  Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

v  Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Saya akan membahas tentang pantaskah isu tersebut dikemukakan , dan siapa yang dimaksud WNI dan Penduduk adalah:

WNI atau yang kita dapat jabarkan sebagi warga Negara Indonesia adalah adalah orang-orang Indonesia  asli dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia,  misalnya baik seorang yang berkebangsaan Uruguay sekalipun  yakni Cristian Gérard Alfaro Gonzáles yang lahir di Montevideo, Uruguay, 30 Agustus 1976; umur 35 tahun, atau yang lebih kita kenal Cristian Gonzáles sebagai seorang yang ikut memeriahkan dunia Sepak bola di indonesi, kabarnya Cristian ini telah lama ingin mengganti kewarganegaraanya sebagai warga Negara republic Indonesia, dia sempat mengaku mengalami kendala dalam mengurus perpindahan/mengganti kewarganegaraanya. Namun setelah beberapa waktu berselang akhirnya  Cristian Gonzáles pada tanggal  1 November 2010 berhasil secara resmi mengubah kewarganegaraanya menjadi seorang warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk orang –orang dari bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang lahir, dan menetap tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, tentunya yang telah disahkan oleh hokum dan perundang-undangan Negara .

Menurut saya Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

• Orang yang tinggal di daerah tersebut
• Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain.

Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demografi. Berbagai aspek perilaku menusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonmi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial.

pribumi adalah penghuni asli, orang yang berasal dari tempat yang bersangkutan. Sedangkan non-pribumi berarti yang bukan pribumi atau penduduk yang bukan penduduk asli suatu negara. Dari makna tersebut, pribumi berarti penduduk yang asli (lahir, tumbuh, dan berkembang) berasal dari tempat negara tersebut berada. Jadi, anak dari orang tua yang lahir dan berkembang di Indonesia adalah orang pribumi, meskipun sang kakek-nenek adalah orang asing.

Namun pendapat yang beredar luas di Indonesia mengenai istilah pribumi dan non-pribumi adalah pribumi didefinisikan sebagai penduduk Indonesia yang berasal dari suku-suku asli (mayoritas) di Indonesia. Sehingga, penduduk Indonesia keturunan Tionghoa, India, ekspatriat asing (umumnya kulit putih), maupun campuran sering dikelompokkan sebagai non-pribumi meski telah beberapa generasi dilahirkan di Indonesia. Pendapat seperti itu karena sentimen masyarakat luas yang cenderung mengklasifikasikan penduduk Indonesia berdasarkan warna kulit mereka.

Selain warna kulit, sebagian besar masyarakat mendefinisikan sendiri (melalui informasi luar) berdasarkan budaya dan agama. Sehingga jika penduduk Indonesia keturunan Tionghoa dianggap sebagai non pribumi, maka penduduk Indonesia keturunan Arab (bukan dari suku asli) dianggap sebagai pribumi.

“Embrio” Pribumi dan Non-pribumi

Golongan pribumi dan non-pribumi muncul sebagai akibat adanya perbedaan mendasar (diskriminasi) terutama dalam perlakuan yang berbeda oleh rezim yang sedang berkuasa. Ini hanya terjadi jika rezim yang berkuasa adalah pemerintahan otoriter, penjajah dan kroninya ataupun nasionalisme yang sempit. Contoh, di zaman penjajahan Belanda, Belanda memperlakukan orang di Indonesia secara berbeda didasari oleh etnik/keturunan. Mereka yang berketurunan Belanda akan mendapat pelayanan kelas wahid, sedangkan golongan pengusaha/pedagang mendapat kelas kedua, sedangkan masyarakat umum (penduduk asli) diperlakukan sebagai kelas rendah (“kasta sudra”).

Setelah merdeka, para pejuang kemerdekaan kita (Bung Karno, Hatta, Syahrir, dll) berusaha menghapuskan diskriminasi tersebut. Para founding father Bangsa Indonesia menyadari bahwa selama adanya diskriminasi antar golongan rakyat, maka persatuan negara ini menjadi rentan, mudah diobok-obok oleh kepentingan neo-imperialisme. Bung Karno telah meneliti hal tersebut melalui tulisan beliau di majalah “Suluh Indonesia” yang diterbitkan tahun 1926.  Ia berpendapat bahwa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan membangun bangsa yang kuat dibutuhkan semua elemen/golongan Untuk itu  beliau mengajukan untuk menyatukan kekuatan dari golongan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebagai kekuatan superpower. Hal inilah yang ditakuti oleh Amerika dan sekutunya serta para pemberontak (penghianat, separatis) di negeri ini dengan berbagai alibi.

Setelah pemerintahan Bung Karno direbut oleh kekuatan liberalis-kapitalis melalui Jenderal yang berkuasa dengan tangan besi, Pak Harto, maka konotasi pribumi dan non-pribumi kembali “terpelihara subur”. Agenda pembangunan makro yang direntenir oleh IMF dan Bank Dunia membutuhkan golongan istimewa (haruslah minoritas) serta mengabaikan golongan mayoritas. Maka perjalanan bangsa setelahnya menjadi pincang yang luar biasa. Segelintir golongan memperkaya diri yang luar biasa, sedangkan golongan terbesar harus bekerja keras dengan kesejahteraan pas-pasan. Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam baik di darat maupun laut hanyalah dirasakan oleh golongan penguasan dan “peliharaan” penguasa. Rakyat jelata hanya menerima ampas kekayaan alam Indonesia. Semua sari kekayaan di”sedot’ oleh perusahaan asing dan segelintir penghianat bangsa.

Inilah mengapa,  diera orde baru, konflik horizontal antara penduduk miskin (disebut  dan dilabeli sebagai pribumi) dengan si kaya (umumnya dilabeli sebagai non pribumi) berkembang dan namun erpendam. Kebencian diskriminasi ini akhirnya pecah di tahun 1998. Namun sangat disayangkan, hanya segelintir kelompok si kaya – “non-pribumi” yang kena getahnya. Massa kepalang berpikiran semua orang keturunan adalah non-pribumi, sehingga gerakan mereka ibarat “menembak burung di angkasa raya, namun sapi di sawah yang mati”. Burung (penguasa, penghianat, si-kaya) masih beterbangan di angkasa Indonesia, Singapura, dan Amerika.  Hingga saat ini, pemerintah hanya dapat menonton “burung-burung” tersebut beterbangan bebas……Yang tewas adalah rakyat miskin dan jelata.

Pribumi dan Non-pribumi Vs Patriot dan Penghianat

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban membangun bangsa ini. Kita wajib menyadarkan sesama kita – bangsa kita bahwa tantangan terbesar yang sedang kita hadapi bukanlah etnis, suku,warna kulit ataupun agama. Bukan juga perbedaan pribumi dan non-pribumi. Tapi hal yang terbesar adalah ketidakadilan, pemiskinan, lunturnya nasionalisme membangun bangsa, dan ancaman hegomoni asing dalam bentuk ekonomi, politik, pertahanan dan multi nasional company. Perjuangan kita adalah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Karena istilah pribumi dan non-pribumi diciptakan oleh penjajah dan penguasa yang kejam, sudah saatnya kita harus meninggalkan istilah tersebut. Kekuatan rakyat harus menciptakan sendiri istilah yang baru, yakni “patriot” dan “penghianat”. Seorang patriot adalah yang memperjuangkan negara dan tanah airnya demi kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Untuk itu kita dukung perjuangan para patriot tersebut saat ini. Sedangkan golongan kedua adalah penghianat, mereka yang merusak bangsa kita demi kepentingan pribadi ataupun golongan dengan menghancurkan kepentingan bangsa dan negara. Mereka yang mengobral aset bangsa, kebijakan pro-konglomerasi, dan memakan uang rakyat serta membangun dinasti keluarga di pemerintahan, legislatif maupun penegak hukum. Kita perlu memata-matai tindak tanduk mereka, dan memperjuangkan hukum untuk mengadili para penghianat tersebut.

Tentunya gerakan reformasi rakyat untuk melawan penghianat dan penjajah baru  ini bukanlah dengan revolusi berdarah,  tapi dapat dilakukan dengan reformasi rakyat terutama dari pemimpin pemerintah, penegak hukum, serta mereformasi badan legislatif yang masih lemah. Dan tidak kalah penting adalah sistem edukasi di lembaga pendidikan.  Untuk itu, diharapkan para tokoh bangsa turut mengawasi para penguasa di negeri ini, serta edukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang patriot, bukan pemimpin sekadar populer.

Jadi kesimpulanya menurut saya adalah sesungguhnya istilah-istilah dari Pribumi-Non Pribumi sengaja di buat oleh para penguasa dan penjajah yang kejam dalam rangka memecah belah keutuhan bangsa ini, untuk itu yang di perlukan saat ini adalah Patriot yaitu orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan demi tercapainya bangsa yang mandiri dan sejahtera. Mungkin bisa juga di masukan ke dalam kategori seorang yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi . Dan sedangkan untuk sebutan istilah para Penghianat merupakan ditujukan kepada para orang-orang maupun kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan yang tidak seharusnya mereka dapatkan, itu pula yang dapat mengakibatkan hancurnya Negara dan bangsa ini. Contoh yang gampang saja yang saat ini sering sekali kita  mendengar ataupun melihat tayangan di sebuah stasiun televise yang menyajikan betapa bobroknya bangsa kita ini dikarenakan oleh sejumlah oknum yang duduk di kursi rakyat yang secara terang-terangan ikut terlibat dalam kasus pencucian uang maupun penggelapan dana yang seharusnya di gunakan untuk kepentingan rakyat yang sesungguhnya masih membutuhkan bantuan dari pemerintah kita . Tetapi kelihatanya para anggota dewan yang duduk di kursi rakyat itu tampak mudah sekali membantah keterlibatanya di dalam kasus korupsi dan segala bentuk macamnya. Inilah yang sesungguhnya kita harus kita benahi dan ubah secara total untuk mengadili oknum-oknum yang memperkaya diri demi kepentingan pribadi maupun golonganya. Pada intinya saya menolak untuk mempertahankan istilah Pribumi dan Non-Pribumi karna itu dapat memperkeruh dan membuat keberagaman bangsa kita yang besar ini semakin terpuruk saja.

                                Sumber refrensi:

ü  http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/Constitution/22

ü  http://id.wikipedia.org/wiki/Cristian_Gonz%C3%A1les

ü  http://id.wikipedia.org/wiki/Penduduk

ü  http://nusantaranews.wordpress.com/2008/11/30/pribumi-dan-non-pribumi/