SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA MENURUT PARA AHLI ILMU HUKUM

·         HUKUM TENTANG DIRI SESEORANG

·         HUKUM KEKELUARGAAN

·         HUKUM  KEKAYAAN

·         HUKUM WARISAN

Bila kita kaji kembali sejarah perkembangan Hukum Perdata, pada mulanya hukum perdata berasal dari hukum Romawi yang termuat dalam CORPUS JURIS CIVILIS yang terdiri dari 4 bagian sebagaimana dimukakan oleh Kansil berikut ini:

• Institusiones = memuat segala sesuatu tentang pengertian (lembaga-lembaga) dalam Hukum Romawi dan dianggap sebagai himpunan segala macam undang-undang.
• Pandecta = kumpulan pendapat-pendapat para ahli hukum bangsa Romawi yang termasyur.
• Codex = himpunan undang-undang yang telah dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah kaisar Romawi.
• Novelles = himpunan tambahan-tambahan pada codex itu dengan pemberian penjelasan-penjelasan atau komentar.

Sumber Hukum Perdata Indonesia

• Algemene bepalingen van wetgaving (AB)
• KUHPerdata / Burgelijk Wetboek
• KUHDagang / WvK
• UU No. 5 / 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria    mencabut Buku II BW
• UU No. 1/1974 ttg perkawinan
• UU No.4 /1996 ttg hak tanggungan
• Inpres No. 1 / 1991 ttg KHI

Sistematika hukum perdata
Sistematika hukum di Indonesia ada 2 pendapat,yaitu:
a.Dari pemberlaku undang-undang
Buku I :berisi mengenai orang.
Buku II :berisi tentang hal benda.
Buku III :berisi tentang hal perikatan.
Buku IV :berisi tentang pembuktian dan kadarluasa.
b.Menurut ilmu hukum dibagi menjadi 4 bagian,yaitu:
I. Hukum tentang diri seseorang.
II.Hukum kekeluargaan.
III.Hukum kekayaan.
IV.Hukum warisan. 


Sumber:
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CGAQFjAG&url=http%3A%2F%2Felearning.upnjatim.ac.id%2Fcourses%2FHUKUMPERDATA%2Fdocument%2FTINJAUAN_UMUM_H.PDTA.ppt%3FcidReq%3DHUKUMPERDATA&ei=oV-FT8uMOIvOrQfejtnmBg&usg=AFQjCNFWRx65Xc5fmiB6N-AF3G-fiyI-0w